Dasar Hukum Indonesia Menganut Kedaulatan Rakyat

Landasan konstitusional kedaulatan rakyat di Indonesia adalah Pasal 1 (ayat) 2 UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga yang berbunyi “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar”.

Apa dasar hukum teori kedaulatan rakyat?

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Apa dasar hukum kedaulatan hukum?

Jawaban. Landasan hukum : 1. Alinea keempat pembukaan UUD 1945.2.sila keempat pancasila. kedaulatan hukum : Teori kedaulatan hukum mengungkapkan bahwa kedaulatan itu berada ditangan hukum yang bersumber pada kesadaran hukum tiap-tiap orang sebagai anggota masyarakat.

Jelaskan dan sebutkan dasar hukum Indonesia menganut teori apa?

Indonesi merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Ini bisa dilihat dalam Pancasila sile ke-5 yang berbunyi. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam pembukaan UUD 1945 alinia juga tercantum dengan bunyi.

Apa bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (redaksi baru), menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Pasal konstitusi dimaksud mengandung. makna, bahwasanya kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD.

Apakah Indonesia menganut kedaulatan hukum?

Dari isi ayat-ayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa Indonesia menganut bentuk kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

Indonesia menganut teori hukum apa?

Kita tahu bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan hukum dari: UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Apa kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia?

Selain UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, adapun hal lain yang mendasari Indonesia menganut teori Kedaulatan Rakyat, yaitu: Pancasila sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

Mengapa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen?

Jawaban. "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. " diamandemen karena berkaitan dengan Susunan lembaga pemerintahan,bunyi yang sebelum amandemen menyatakan bahwa dilaksanakan menurut MPR, tetapi MPR bukanlah kekuasaan tertinggi,sehingga diubah menjadi menurut Undang-Undang.

Apa pasal 1 ayat 3?

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah

Apa isi dari pasal 3 ayat 1?

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar.

Apa bunyi pasal 1 ayat 1 dan 2 UUD 1945?

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Apa perbedaan isi UUD 1945 pasal 1 ayat 2 sebelum dan sesudah amandemen?

1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ( sebelum amademen ) “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ( Sesudah amademen ) “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. yang setelahnya yg atas apa bawah?

Apa bunyi pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen?

Isi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 Sesudah Amandemen “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.”

Apa isi pasal 6 ayat 2?

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. (2) Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Apa isi pasal 37 ayat 5?

Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengatur, bahwa NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Namun, meskipun terdapat unamendable provisions masih terdapat kemungkinan untuk dilakukan perubahan terhadap NKRI apabila rakyat berkehendak.

Apa bunyi pasal 1 ayat 5?

Jawaban ini terverifikasi. Pasal 1 ayat 5 UUD 1945 yaitu : ⇒ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Apa isi dari pasal 2 ayat 2?

pasal 2 ayat 2 berbunyi majelis permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun diibu kota.

Pasal 4 tentang apa?

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1). Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).

Apa pasal 23 ayat 1?

PENJELASAN ATAS. Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang.